Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.1
Ma’ruf Amin Bertemu Pimpinan Media, Bahas Ekosistem Media yang Sudah Darurat
28 Desember 2022 23:07 WIB
·
waktu baca 5 menit
PerbesarADVERTISEMENT
Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu pengurus Forum Pemimpin Redaksi (Pemred), Pengurus AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia), dan juga praktisi pers untuk berdialog soal kondisi media massa di Kediaman Wapres, Jakarta, Rabu (28/12) malam.
ADVERTISEMENT
Hadir 20 Pemred media nasional dalam pertemuan dengan Wapres ini.
Dalam pengantarnya, Ma'ruf Amin mengatakan terkejut saat mendengar informasi ada media cetak yang hendak tutup dan beralih ke media online.
"Memang saya mendengar informasi dari Pak Masduki juga (juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi) yang juga mantan wartawan, masih wartawan lah, tentang kehidupan media saat ini yang katanya sedang lagi tidak begitu baik," ucap Ma'ruf Amin.
Ma'ruf berharap dalam pertemuan itu ada catatan penting yang bisa menjadi bahan kebijakan pemerintah untuk melindungi media massa di era digital saat ini.
"Yang nanti kita usahakan seperti apa langkah-langkahnya agar negara juga bisa hadirlah, dan memberikan solusi-solusi tepat guna bagi masalah media dalam persoalan yang dihadapi media," kata Ma'ruf.
Sementara itu, Ketua Forum Pemred, Arifin Asydhad, menyampaikan ucapan terima kasih atas inisiatif Wapres membicarakan kondisi media massa dengan Forum Pemred. Menurutnya, ekosistem media saat ini dalam keadaan darurat.
ADVERTISEMENT
"Kalau saya Pak Wapres, ya berkali-kali saya sampaikan bahwa kondisi ini sudah darurat, karena ekosistem media kita sudah sekian tahun media mainstream itu tidak memegang kendali. Karena memang tidak bisa kita nafikan juga kedatangan dari teknologi informasi. Kalau ini kita biarkan, tentu keberadaan media kita akan semakin buruk," ucap Arifin yang juga Pemred kumparan itu.
Arifin mengatakan pernah menyampaikan kepada Presiden Jokowi saat Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, soal ekosistem media yang sedang tidak baik, bahkan sudah darurat ini.
Menurutnya, media disebut darurat karena ekosistemnya tidak sehat bagi perkembangan media. Penyebabnya adalah kehadiran berbagai platform global yang tak hanya berdampak positif, tapi juga negatif bagi media.
ADVERTISEMENT
Dia mencontohkan saat ini media terjebak dalam persoalan mengejar klik dan views. Semakin banyak views, media dianggap semakin baik, bahkan mendapatkan pendapatan.
"Akhirnya media itu berlomba-lomba untuk membuat media yang akhirnya bisa diklik, mendapatkan views, dan itu pasti berita-berita itu berita yang memang akhirnya bombastis, berita-berita yang memang sesuatu yang remeh-temeh yang belum tentu juga ada manfaatnya yang besar untuk negara," bebernya.
Dampak negatif lain, muncul media-media online yang mungkin sudah ratusan ribu, yang dalam praktiknya melanggar etika. Misal ada media punya 2 wartawan, tapi bisa memproduksi 30-40 berita sehari.
"Mereka dari mana ini? Pasti nyomot sana, nyomot sini, nyomot situ. Nah, celakanya memang antara media mainstrem, mungkin Republika bisa 100 lebih wartawannya, media saya kumparan juga 100 lebih wartawannya, itu sekarang kalau di mata platform itu sama," urai Arifin.
ADVERTISEMENT
"Nah, ini akhirnya kadang-kadang juga muncul media-media yang tidak jelas akhirnya muncul di Google, dan lain-lain yang kayak gini," imbuhnya lagi.
Arifin mengatakan, pascapertemuan dengan Presiden Jokowi, juga dengan pertemuan awal dengan Wapres, Forum Pemred membentuk Tim 7 untuk membahas draft regulasi.
Dan akhirnya Dewan Pers membentuk Task Force Media Sustainability yang beranggotakan perwakilan asosiasi konstituen Dewan Pers plus Forum Pemred. Task Force sudah selesai menyusun draft regulasi yang bisa menjaga ekosistem media massa yang lebih baik.
"Regulasi ini sudah selesai drafnya dan saat ini ada di Kominfo. Nah, jadi yang perlu dorongan dari Bapak Wakil Presiden karena kami harapkan regulasi ini walaupun kita sepakati dalam bentuk Perpres, itu seharusnya bisa kita sudah hasilkan kira-kira tahun 2023," ucapnya.
Sementara Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut mengatakan bahwa ekosistem media saat ini tidak mendukung jurnalisme berkualitas. Karena algoritma yang disusun platform tidak bisa mengidentifikasi berita berkualitas.
ADVERTISEMENT
Pria yang sering disapa Wens ini juga menyinggung soal pendapatan dari distribusi konten yang diterima publisher/media yang tidak fair. Demikian juga dengan tidak adanya sharing data user.
“Karena bisnis platform ini sebenarnya adalah bisnis data user,” kata Wens yang menekankan bahwa regulasi terhadap platform sangat diperlukan.
Sementara mantan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan Indonesia masih menunggu adanya equilibrium baru antara platform dengan media massa. Di negara-negara lain, keberadaan media massa sudah mengalami trend kenaikan untuk mencapai keseimbangan baru itu.
“Untuk mencapai keseimbangan baru itu, kita tidak mungkin kita hanya berdiam diri. Kita harus bekerja keras, termasuk mendorong adanya regulasi ini. Dan negara harus hadir,” kata Agus.
Regulasi publisher right ini diharapkan bisa menjadi pintu masuk untuk membangun kedaulatan digital di Indonesia. Seharusnya regulasi bisa menjadi kado terindah untuk media massa pada saat Hari Pers Nasional (HPN) Februari 2023 nanti.
ADVERTISEMENT
Usai pertemuan, Ma'ruf Amin mengatakan akan mengupayakan jalan keluar bagi persoalan media massa yang disebut dalam keadaan darurat. Salah satunya dengan mendorong regulasi yang sudah disusun oleh Forum Pemred bersama Dewan Pers, dan lainnya.
"Kami ingin coba memfasilitasi supaya ada dibangun ekosistem yang tidak mematikan pada salah satu pihak, atau membangun, istilah yang tadi saya dengar itu perlu adanya keseimbangan baru sehingga media kita, media dalam negeri kita, dapat terlindungi melalui berbagai aturan yang bisa memberikan perlindungan kepada mereka," ucap Ma'ruf.
"Kita akan mencoba memfasilitasi dan mengkomunikasikan agar pemerintah supaya bisa hadir agar bisa menjembatani situasi yang tidak baik-baik saja itu," pungkasnya.